PALU-mediainvestigasnews.com Ketua Relawan Sangganipa Irfan Denny Pontoh, S.Sos memberi tanggapan atas pandangan dan kritik yang dilontarkan Harsono Bereki S.Sos Koordinator Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah.
Sebelumnya, pada senin (2/1/2023) di sebuah media online, Harsono Bereki menyoroti soal lemahnya reformasi birokrasi di Sulawesi Tengah dan menyebut 4 masalah mendasar yang terjadi di Tahun 2022, yakni soal pengisian jabatan Eselon II, Isyu Jual Beli Jabatan, Soal Pengisian Plt.Bupati Bangkep dan Soal Pengisian jabatan Sekdaprov.
Menurut Ketua Relawan Sangganipa Irfan Denny Pontoh, KRAK tidak cermat dalam melakukan analisa, karena kritik yang dilontarkan hanya bersifat kasuistik.
“Yaa analisanya tidak cermat, terlalu absurd berkesimpulan reformasi birokrasi lemah, sementara dasar analisisnya hanya bersifat kasuistik,dan menutup mata terhadap responsifitas pak Gub dan aturan main atau mekanisme kepegawaian yang telah dijalankan dalam menyikapi hal kausitik tersebut ” tegas Irfan Pontoh, saat ditemui sejumlah awak jaringan media FPII dikediamannya di Palu, selasa (3/1/2023).
Menurut Irfan, ruang lingkup reformasi birokrasi itu.luas, perspektifnya bukan cuma semata gonta ganti pejabat seperti dasar analisis KRAK, dan reformasi biokrasi itu bergerak dan bersifat dinamis meliputi semua aspek, sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
“Dimasa kepemimpinan Bpk Gubernur H.Rusdy Mastura.yang belum mencapai dua tahun ini, reformasi birokrasi di Sulteng terus bergerak, dan itu sifatnya dinamis, dan itu nyata!!” tegas Irfan.
Dicontohkan, dimasa 1-2 tahun kepemimpinan Gubernur H.Rusdy Mastura, telah mulai diletakkan pondasi dasar program reformasi birokrasi sebagaimana Amanat Perpres 81/2010, terkait penegasan hakikat, perubahan cara pandang (mind set-red), watak dan karakter birokrasi sehingga bisa selaras dengan pikiran progresif, gaya dan kepemimpinan Gubernur, yang menginginkan percepatan disemua sektor.
“Itu pekerjaan utama reformasi birokrasi yang telah dijalankan oleh pak Cudy dalam 1-2 tahun ini, yakni soal perubahan mind set, dan hasilnya kita lihat, nyata, pelayanan publik kualitasnya meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran menurun, nilai investasi peringkat dua secara nasional, PAD meningkat, progres percepatan-percepatan kerja birokrasi jelas kelihatan,” ungkap Irfan.
Terkait problem atau masalah birokrasi yang disampaikan KRAK, Irfan Pontoh menegaskan itu kasuistik, dan soal kasuistik semacam itu, hanya bagian kecil dari program reformasi birokrasi yang sedang dijalankan, sehingga terlalu absurd untuk dijadikan dasar kesimpulan lemahnya reformasi birokrasi.
“Kami meyakini, Pak Cudy punya komitmen terkait reformasi birokrasi, terbukti beliau sangat responsif terhadap peristiwa birokrasi secara kasuistik yang terjadi selama tahun 2022,” ujar Irfan.
Selanjunjya, Ketua Relawan Sangganipa berharap, agar kiritik terhadap kepemimpinan dan Kinerja Pak Cudy sebagai Gubernur Sulawesi Tengah, tetap dilakukan secara konstruktif dalam bingkai pencapaian visi sulteng maju dan sejahtera.
“Kami meyakini Pak Cudy akan selalu terbuka dengan kritik, tapi kritik kita tetap harus konstruktif, sehingga bisa menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi bagai beliau” pungkas Irfan.
Penulis : Tim Libas
Editor : Redaksi
